You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Gubernur Buka Musrenbang Tingkat Kota Jakarta Selatan
photo Dadang Kusuma Wira Putra - Beritajakarta.id

Gubernur Buka Musrenbang Tingkat Kota Jakarta Selatan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Saya ingin setiap keluarga di Jakarta merasakan manfaat dari pembangunan

Pantauan beritajakarta, Musrenbang ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana; Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi; jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD); serta pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) setempat.

Dalam arahannya, Anies berpesan agar Musrenbang tersebut tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik saja. Pasalnya, pembangunan non fisik juga tidak kalah pentingnya.

Musrenbang Kepulauan Seribu Bahas 1.506 Usulan

"Saya ingin setiap keluarga di Jakarta merasakan manfaat dari pembangunan, sehingga mereka merasa bahagia," kata Anies, di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jl Prapanca Raya, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Selasa (27/3).

Dijelaskannya, kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu seperti, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak harus betul-betul mendapat perhatian.

"Ketersediaan layanan air bersih dan pengelolaan limbah di lingkungan-lingkungan permukiman juga menjadi kebutuhan masyarakat," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11057 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1334 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1258 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1253 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye974 personBudhi Firmansyah Surapati